Anggota DPRD Pati Sebut Pati Tak Layak Terapkan Full Day School (FDS)

Ketua Komisi D DPRD Pati Mussalam Mas'ul 
Ketua Komisi D DPRD Pati, Mussalam Mas’ul menilai, sekolah-sekolah di kabupaten Pati tidak layak terapkan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kabudayaan (Mendikbud) terkait Full Day School (FDS).

“Hendaknya sekolah di Pati menahan diri untuk menerapkan kebijakan yang masih kontroversial itu. Toh penolakan masyarakat dari berbagai daerah masih besar,” katanya, Kamis (31/8).

Dia melihat, penerapan sekolah lima hari atau pun full day school di Pati tidak tepat. Fasilitas serta sarana dan prasarana di banyak sekolah belum mumpuni untuk mendukung keberadaan siswa selama seharian.

“Selain itu, sebagian besar masyarakat Pati merupakan petani bukan pekerja kantoran. Jadi, mereka tetap bisa mengawasi anaknya di rumah,” katanya.

Makanya, ia mengimbau, sekolah di Pati tidak gegabah menerapkan sekolah lima hari. Mengingat, kebijakan tersebut masih berpeluang besar berubah.

“Akan lebih baik jika sekolah tidak menjajal sekolah lima hari. Jangan membuat percobaan pada siswa,” ujar politisi PKB tersebut.

Menurutnya, sekolah lima hari sepekan dengan durasi delapan jam setiap harinya bukan mendukung pendidikan karakter siswa. Sebaliknya, siswa akan semakin tertekan karena berada di sekolah seharian.

Mereka juga tidak memiliki waktu bersosialisasi dengan lingkungannya. Dampaknya generasi ke depan justru akan menjadi generasi individualis, yang tak memiliki kecerdasan sosial.

Tak hanya itu, kebanyakan orang tua di Pati, juga menginginkan anak-anaknya mendapat bekal pendidikan agama melalui madrasah diniyah atau TPQ. Pendidikan jalur tersebut dipandang masih efektif dalam memberi bekal ilmu agama dan akhlak mulia bagi anak.

“Kalau ada SD atau SMP yang memaksakan  Full Day School  berarti merenggut kesempatan anak untuk mendapat pendidikan agama yang layak dan menghalangi anak bersosialisasi dengan lingkungan,” tandasnya.