Pengisian Perangkat Desa Bakal Diambil Alih Pemkab Pati


Pemerintah Kabupaten Pati bakal mengambil kebijakan baru berkait pengisian perangkat desa. Ke depan kegiatan tidak lagi dilaksanakan di desa melainkan ditarik ke pemkab. 

Hal ini dilakukan agar ada transparansi, peningkatan kualitas seleksi dan efisiensi anggaran. Termasuk nantinya untuk meminimalkan potensi masalah.

Sudiyono, Asisten Pemerintahan Sekda pati mengungkapkan memang ada rencana untuk itu. Akan tetapi saat ini kami masih mengkaji..

Perlu kesiapan matang untuk melaksanakan rencana tersebut. Terutama memastikan payung hukum yang dapat dijadikan landasan. ’’Butuh perubahan Peraturan Bupati (Perbup). Hal itu sedang dipersiapkan, sekaligus menyesuaikan dengan peraturan perundangundangan di atasnya,’’jelasnya, Jum'at (05/06/2017). 

Karena itu, dia belum dapat memastikan kapan kebijakan itu mulai diberlakukan. Menurutnya, kewenangan tersebut ada pada bupati sebagai kepala daerah, imbuhnya.

Sejauh ini pelaksanaan pengisian perangkat desa didasarkan atas Perbup Pati Nomor 8 tahun 2016 tentang Perubahan atas Perbup Pati Nomor 26 tahun 2015 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2015 tentang Perangkat Desa. Sudiyono menjelaskan, rencana pemberlakuan mekanisme baru dalam pengisian perangkat desa didasarkan atas sejumlah hal. Di antaranya, untuk transparansi dan peningkatan kualitas seleksi serta efisiensi anggaran. Termasuk meminimalkan potensi masalah.

Rencana kebijakan tersebut mengemuka setelah Bupati Haryanto menerbitkan Surat Edaran Nomor 141.32/005 tentang pelaksanaan pengisian perangkat desa 2018. Setidaknya terdapat dua hal penting dalam edaran tertanggal 2 Januari itu. Pertama, meminta camat untuk menginformasikan kepada kepala desa di wilayahnya masing-masing bahwa pengisian perangkat desa pada 2018 dibatasi sampai April.

Hal tersebut didasarkan atas pertimbangan untuk menjaga kondusivitas pelaksanaan pemerintahan desa sekaligus persiapan menjelang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jateng serta Pilkada serentak 2018. Adapun poin selanjutnya dalam surat edaran tersebut, yakni setelah April mekanisme ujian tertulis pengisian perangkat desa difasilitasi pemkab. Konsekuensinya, biaya juga ditanggung pemkab melalui APBD.