Kabupaten Pati Raih Opini WTP Empat Kali Beruntun

Kepala BPK Perwakilan Jateng Ayub Amali menyerahkan LHP LKPD pada Bupati Pati Haryanto

Kabarkotapati - Sejak 2016, Pemerintah Kabupaten Pati mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Artinya, tahun ini menjadi yang keempat beruntun bagi Kabupaten Pati mendapat opini  WTP.

Opini WTP adalah opini audit yang diterbitkan BPK jika laporan keuangan pemerintah suatu daerah dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material.

Opini WTP keempat diterima Kabupaten Pati dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2018 yang diserahkan di Gedung Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, Jumat (24/5/2019).

Kabupaten Pati menerima LHP LKPD bersama dua Kabupaten lain, yaitu Sragen dan Sukoharjo. Penyerahan opini WTP kali ini amat istimewa, mengingat Bupati Pati Haryanto didaulat menjadi perwakilan dari tiga kabupaten yang menerima LHP LKPD.

Saya bersyukur atas hasil opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Kabupaten Pati. Dulu waktu pertama kali dapat WTP di tahun 2016, saya sempat mengira bahwa kalau sudah sekali dapat WTP seterusnya otomatis akan dapat WTP.

Tapi dugaan saya keliru, tiap tahun kami tetap menjalani proses pemeriksaan dan audit yang ketat. Namun demikian, alhamdulillah pada 2017, 2018, dan kini 2019 kami bisa terus hadir di sini dengan menyandang opini WTP, jelasnya.

Terkait sejumlah rekomendasi BPK terhadap hasil pemeriksaan, menurut Haryanto, akan segera ditindaklanjuti dan menjadi bahan introspeksi Pemkab Pati.

Alhamdulillah, setidaknya dengan mendapat WTP ini, paling tidak Pati tidak menjadi incaran kejaksaan. Seperti yang diungkapkan Pak Kajari kepada saya, apabila Pati sampai tidak mendapat WTP, beliau pastinya tidak enak dengan saya, ujarnya.

Tak lupa Haryanto mengucapkan terima kasih kepada Kepala BPK Perwakilan Jateng serta tim auditor atas arahan dan bimbingannya selama ini sehingga Pati berhasil memperoleh hasil yang sesuai harapan.

Sementara itu Kepala BPK Perwakilan Jateng Ayub Amali menyampaikan rasa terima kasihnya atas cepatnya penyerahan laporan daerah, sehingga pihaknya cepat pula dalam menyampaikan laporan tersebut kepada DPRD.

Jadi ini urutan ke-6, 7, dan 8 ya. Terserah dari 3 kabupaten tersebut memilih urutan nomor berapa, soalnya bersamaan. Semuanya cepat dan mudah-mudahan hasilnya baik, ujarnya.

Ayub mengungkapkan, pihaknya memang telah melakukan pemeriksaan di tiga kabupaten tersebut sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang ada.

Jadi, laporan yang disampaikan ke DPRD sudah sekesuai standar dan prosedur. Di samping itu juga telah memperoleh tanggapan dari pemerintah daerah yang kami periksa, tutupnya. (Tribun)